Kominfo Sebut AI Berpotensi Bantu Ekonomi Indonesia hingga Rp 5.673 Triliun di dalam 2030

Posted on

Otomotife.com – Wakil Menteri Komunikasi juga Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengungkapkan kalau teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bisa saja membantu perekonomian global, tak terkecuali Indonesia.

Nezar mengatakan, kontribusi AI untuk perekonomian global sanggup mencapai 142,3 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 2.205 triliun hingga akhir 2023.

Khusus di area kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Nezar menyebut nilai pasar AI diprediksi mencapai 1 triliun Dolar AS atau Rp 15.501 triliun pada 2030. Dari total itu, kontribusi dari Indonesia diperkirakan tembus 366 miliar Dolar AS atau Rp 5.673 triliun.

“AI memang memberikan disrupsi dalam berbagai lini, apakah itu sektor bisnis, dunia institusi belajar hingga jasa kreatif,” kata Nezar, dikutip dari siaran pers Kominfo, Senin (27/11/2023).

Hanya semata Nezar menilai kalau AI bak pisau bermata dua. Sebab teknologi kecerdasan buatan itu juga membawa berbagai tantangan.

“Sebutlah semisal bias algoritma yang dimaksud rentan berakibat keputusan diskriminatif, maraknya penyebaran disinformasi bermodalkan generative AI, hingga segera hilangnya sebagian sektor pekerjaan akibat otomasi AI,” paparnya.

Maka dari itu, Indonesia turut menyikapi masalah tren AI yang mana tengah menjadi perhatian global. Nezar menyebut kalau Pemerintah RI sudah melakukan beberapa persiapan.

“Kami perlu menyiapkan tata kelola AI yang tersebut komprehensif kemudian dapat melindungi masyarakat. Untuk itu, kami tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Pedoman AI,” beber dia.

Dia menyebutkan, surat pedoman AI ini adalah hasil dari masukan berbagai beberapa pemangku kepentingan. Berbekal panduan ini, Nezar akan datang melanjutkannya ke dalam bentuk peraturan yang digunakan mengikat.

“Ke depan, kami perlu mulai memikirkan regulasi yang mana legally binding, berorientasi pada perlindungan pengguna serta warga luas,“ imbuhnya.

Dilanjutkan dia, Surat Edaran ini ditujukan khusus untuk pelaku usaha yang tersebut masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62015, yaitu Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial.

Sebenarnya Indonesia telah lama memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Begitu pula pemanfaatan AI yang mana masih dapat diakomodasi melalui kebijakan yang tersebut sudah ada seperti Undang-undang Informasi juga Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem juga Transaksi Elektronik  (PP PSTE).

“Namun, apakah regulasi yang disebut sudah cukup merespon disrupsi yang ditimbulkan AI? Maka walau Surat Edaran yang digunakan tengah kita siapkan ini sifatnya sebagai pedoman, bukan regulasi yang mengikat secara hukum, namun dapat berguna dan juga bermakna bagi kita semua,” tandas Nezar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *