Otomotife.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi juga informatika (Kominfo) mengajak sebagian negara di tempat dunia untuk memahami fenomena kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria mengajak beberapa negara global south, alias yang dimaksud berada di dalam belahan bumi bagian Selatan untuk menyiapkan tata kelola AI.
“Indonesia sudah pernah menegaskan ajakan untuk bekerja serupa menyiapkan tata kelola AI yang mana melindungi publik serta juga menggalang inovasinya,” kata Nezar, dikutip dari siaran pers Kominfo, Selasa (28/11/2023).
Ia menjelaskan, saat ini berbagai negara di dalam dunia tengah dilanda disrupsi teknologi digital kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, AI memang membawa berbagai ragam prospek juga manfaat positif untuk efisiensi proses bisnis, pengembangan riset medis, hingga sistem penunjang keputusan terotomatisasi.
Namun sebagaimana sisi lain dari mata uang koin, AI juga rentan membawa problematika tersendiri.
Contohnya, AI menghasilkan terjadinya hasil yang tersebut bias atau diskriminatif oleh sebab itu asupan data yang digunakan tiada memadai, kerentanan pelanggaran data pribadi, hingga sirnanya beberapa lapangan kerja.
Nezar sendiri menyampaikan ajakan hal itu pada forum internasional AI Safety Summit (AISS) 2023 pada awal November 2023 yang mana digelar dalam London, Inggris.
“Di London, saya sampaikan kepada banyak perwakilan pemerintah negara yang hadir, termasuk negara-negara global south, bahwa kita mesti melakukan konfirmasi pengembangan AI dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk luas,” beber dia.
Ia memaparkan banyak rekomendasi utama Indonesia perihal perlunya mengambil tindakan afirmatif untuk mengembangkan AI di tempat negara-negara berkembang.
Pertama yakni dengan memfasilitasi kerja serupa global yang lebih lanjut inklusif. Kedua, mendesak perusahaan global untuk berkolaborasi dengan pelaku industri lokal.
Ketiga, mempersempit kesenjangan digital. Lalu terakhir, memfasilitasi transfer teknologi AI.
Di AISS 2023 menghasilkan deklarasi yang mana disepakati oleh 29 negara peserta, yaitu The Bletchley Declaration.
“Ada empat prinsip wajib bagi pengembangan kemudian pemanfaatan AI, sebagaimana disuratkan dalam The Bletchley Declaration tersebut, yaitu AI haruslah safe atau aman, human centric atau berpusat pada manusia, trustworthy atau dapat dipercaya kemudian responsible atau bertanggung-jawab,” tandas Nezar.
